Sharing Session Akselerasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko dan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2023 dan 2024 di kantor BPKP Kalimantan Selatan. Foto – Istimewa
MEDIAKITA.CO.ID – Kepala BPKP Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap menilai, manajemen risiko di KPU dan Bawaslu akan memastikan keberhasilan Pemilu dan Pemilihan 2024. Sebab menurutnya, dua lembaga ini mempunyai peran strategis dalam memastikan terpilihnya pemimpin yang kompeten melalui Pemilu dan Pemilihan.
Hal itu disampaikan Rudy saat “Sharing Session Akselerasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko dan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2023 dan 2024”, di kantor BPKP Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Jumat (31/3/23).
Rudy juga mengungkapkan bahwa hasil pengawasan BPKP Kalimantan Selatan pada beberapa KPU dan Bawaslu yang diuji petik selama Triwulan I Tahun 2023.
“Hasil pengawasan BPKP Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi risiko-risiko di KPU dan Bawaslu. Risiko-risiko tersebut belum dikelola dengan baik,” ungkapnya.
Karena itu, pintanya, para Ketua KPU dan Ketua Bawaslu harus menjalankan kebijakan berbasis risiko (risk based policy). Dengan demikian, risiko strategis dan operasional di KPU dan Bawaslu dapat dimitigasi dengan baik.
“Hal ini akan mencegah Pemilu dan Pemilihan yang tidak berintegritas, tidak efektif, dan tidak efisien,” ungkap peraih Doctor of Philosophy (PhD) dari Auckland University of Technology ini.
Rudy juga mengingatkan, keberadaan KPU dan Bawaslu bukan hanya untuk kegiatan sosialisasi atau rapat-rapat, tetapi harus memastikan bahwa pemimpin yang kompetenlah yang terpilih dari Pemilu dan Pemilihan.
“Keberadaan KPU dan Bawaslu bukan hanya untuk sosialisasi atau rapat-rapat yang kurang penting, tapi perannya sangat strategis dalam menghasilkan pemimpin yang kompeten,” tegasnya.
Ia menyarankan, KPU dan Bawaslu harus mengubah perilaku masyarakat dalam memilih, yaitu mereka benar-benar memilih pemimpin yang kompeten, bukan memilih karena politik uang. Karenanya, katanya, pendidikan politik ke masyarakat oleh KPU dan Bawaslu sangat penting.
“Masyarakat harus merdeka dari pengaruh politik uang dan mereka hanya memilih pemimpin yang kompeten,” tutup pria yang juga hobi gowes dan penikmat kopi ini.
Pada saat sharing session tersebut, BPKP Kalimantan Selatan juga memfasilitasi diskusi KPU dan Bawaslu bersama pemerintah daerah dalam akselerasi pemberian hibah Pemilu dan Pemilihan.
Acara tersebut dihadiri oleh para Ketua KPU dan Ketua Bawaslu se-Provinsi Kalimantan Selatan. Hadir juga unsur pemerintah daerah yang akan memberikan dana hibah Pemilu dan Pemilihan. (***)